Kebijakan Energi Hijau: Langkah Nyata Pemerintah Hadapi Krisis Iklim

Kebijakan Energi Hijau: Langkah Nyata Pemerintah Hadapi Krisis Iklim

Krisis iklim kini menjadi tantangan terbesar dunia modern, termasuk bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya terasa pada sektor lingkungan, tetapi juga ekonomi, kesehatan, hingga ketahanan pangan. Menyadari ancaman tersebut, pemerintah mengambil langkah konkret melalui kebijakan energi hijau — sebuah komitmen untuk membangun masa depan yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Energi hijau atau energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui, seperti tenaga surya, angin, air, dan biomassa.
Selama bertahun-tahun, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil telah menjadi penyebab utama emisi karbon di Indonesia. Melalui kebijakan energi hijau, pemerintah berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 31,89% pada 2030, sesuai target yang tercantum dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

Langkah ini bukan hanya soal menjaga bumi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru — terutama dalam sektor energi bersih dan industri hijau.

Pemerintah Indonesia terus mendorong transisi energi melalui berbagai kebijakan strategis, di antaranya:

1. Pembangunan Energi Terbarukan Nasional (EBT)
   Peningkatan porsi EBT dalam bauran energi nasional ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025. Berbagai proyek pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, dan air sedang digarap di berbagai daerah.

2. Penghapusan Bertahap Subsidi BBM Fosil
   Langkah ini bertujuan mengarahkan anggaran negara untuk mendukung pengembangan energi bersih dan infrastruktur hijau.

3. Program Kendaraan Listrik Nasional (EV Program)
   Pemerintah menggencarkan penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi transportasi masa depan. Selain mengurangi polusi udara, program ini juga membuka peluang investasi industri baterai dan komponen lokal.

4. Kerja Sama Internasional untuk Transisi Energi
   Indonesia aktif berkolaborasi dalam forum global seperti G20 dan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mempercepat pendanaan proyek energi bersih.

Meski arah kebijakan sudah jelas, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur, biaya investasi awal yang tinggi, serta resistensi industri konvensional terhadap perubahan.
Namun, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta, BUMN, dan masyarakat agar transisi energi dapat berjalan lancar dan inklusif.

Kebijakan energi hijau bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi masa depan. Dengan pemanfaatan teknologi modern dan dukungan masyarakat, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin energi bersih di Asia Tenggara.

Transformasi ini menandai babak baru: dari negara pengimpor energi menuju negara berdaulat energi, yang mandiri, berkelanjutan, dan berpihak pada generasi mendatang.

Krisis iklim tidak bisa ditunda penanganannya, dan energi hijau adalah solusi nyata. Melalui kebijakan yang terarah, komitmen lintas sektor, serta partisipasi publik, pemerintah menegaskan tekad untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih berdaya saing.

Energi hijau bukan sekadar tren, tetapi investasi untuk kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.