DPR & Pemerintah Sepakati Belum Ada Rencana Revisi UU Pilkada, Ini Dampaknya

Liputan Terpercaya

24 Jan, 2026

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah Republik Indonesia menyatakan belum ada rencana untuk membahas atau merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada tahun 2026. Keputusan ini disampaikan secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers bersama pimpinan Komisi II DPR dan perwakilan pemerintah di kompleks parlemen.

Pernyataan ini datang di tengah ramainya wacana di masyarakat mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, termasuk usulan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) alih-alih melalui pilkada langsung. Namun, baik DPR maupun pemerintah menegaskan bahwa isu tersebut belum pernah dibahas secara resmi dan tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

Prolegnas Tidak Mencantumkan RUU Pilkada

Pembahasan RUU Pilkada tidak termasuk agenda Prolegnas Prioritas DPR RI tahun 2026, sehingga DPR tidak memiliki rencana konkret untuk memulai revisi UU tersebut dalam waktu dekat.
Fokus legislatif DPR saat ini terutama tertuju pada revisi Undang-Undang Pemilu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan revisi UU Pilkada.

DPR bersama pemerintah menepis berbagai opini yang beredar di media dan ruang publik yang menyebut bahwa kepala daerah akan dipilih oleh DPRD. Menurut wakil pimpinan DPR, wacana itu bukan agenda resmi dan belum pernah diputuskan dalam rapat legislatif.

Dengan tidak adanya rencana revisi UU Pilkada saat ini, status Pilkada langsung tetap berlaku seperti yang diatur dalam undang-undang dan konstitusi. Hal ini memberikan kepastian bagi penyelenggara pemilu, calon kepala daerah, dan masyarakat umum menjelang agenda Pilkada serentak berikutnya.

Menetapkan agar isu revisi UU Pilkada belum dibahas secara resmi membantu meredam potensi konflik politik di masyarakat. Wacana soal perubahan mekanisme pemilihan kerap memicu perdebatan tajam antara pendukung pilkada langsung dan pihak yang ingin mempertimbangkan sistem lain.

Anggaran legislatif dan tenaga kerja parlemen kini dapat lebih terfokus pada revisi UU Pemilu, yang dipandang sebagai instrumen fundamental dalam tata kelola pemilihan umum nasional. Revisi ini dipandang penting menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi sejumlah aspek mekanisme pemilu.

Keputusan ini juga dipandang sebagai bentuk komitmen DPR dan pemerintah untuk mempertahankan prinsip demokrasi langsung, di mana rakyat memiliki hak suara dalam memilih pemimpin daerah, sesuai dengan amanat konstitusi dan praktik demokrasi di Indonesia pascareformasi.

Kesepakatan DPR dan Pemerintah bahwa belum ada rencana revisi UU Pilkada pada 2026 menegaskan bahwa mekanisme pilkada langsung tetap berlaku, dan isu perubahan sistem pemilihan kepala daerah bukan prioritas legislatif saat ini. Langkah ini memberikan kepastian hukum dan politik serta memungkinkan DPR fokus pada revisi UU Pemilu sesuai putusan MK, sambil mencegah polarisasi sosial yang tidak perlu di tengah dinamika politik nasional.