Demonstrasi Berkembang: Suara Rakyat Tolak Kebijakan Perumahan Anggota DPR
 |
| Demonstrasi Berkembang: Suara Rakyat Tolak Kebijakan Perumahan Anggota DPR |
Demonstrasi besar-besaran meletus di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya, dipicu oleh kebijakan pemberian tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR. Kebijakan ini dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang tengah kesulitan akibat inflasi dan penurunan daya beli.
Pada awal periode 2024–2029, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, yang akan digunakan untuk kontrak rumah selama masa jabatan lima tahun. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap tidak tepat sasaran di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Pada 25 Agustus 2025, ribuan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil lainnya menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR di Jakarta. Mereka menuntut pembatalan kebijakan tersebut dan reformasi struktural di tubuh legislatif. Aksi ini sempat ricuh, dengan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan
Menanggapi protes tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan hanya berlaku hingga Oktober 2025. Setelah itu, anggota DPR tidak akan lagi menerima tunjangan kontrak rumah. Namun, penjelasan ini tidak serta merta meredakan kemarahan publik.
Kebijakan ini memperburuk citra DPR di mata publik, yang merasa bahwa legislatif tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Aksi protes yang meluas menunjukkan bahwa masyarakat menuntut perubahan nyata dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia.
