Komisi III DPR–Pemerintah Sepakat Jadikan RUU Hukum Acara Perdata Usulan DPR
 |
| Komisi III DPR–Pemerintah Sepakat Jadikan RUU Hukum Acara Perdata Usulan DPR |
Pemerintah Republik Indonesia bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata akan diajukan sebagai RUU inisiatif dari DPR, bukan usulan pemerintah. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja Komisi III dengan perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 21 Januari 2026.
RUU Hukum Acara Perdata menjadi penting karena bertujuan untuk memperbarui kerangka prosedur peradilan perdata di Indonesia, termasuk mekanisme pemeriksaan, pembuktian, dan penyelesaian sengketa perdata secara lebih efektif di era modern hukum. Dengan menjadikannya inisiatif DPR, proses pembahasan dianggap dapat berjalan lebih cepat dan fokus pada kebutuhan legislatif.
-
Pemerintah, melalui perwakilan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, menyambut baik usulan agar RUU ini diambil alih sebagai inisiatif DPR dan menyatakan akan menyesuaikan proses pembahasannya sesuai ketentuan yang berlaku.
-
Komisi III DPR, dipimpin Ketua Komisi III Habiburokhman, menyatakan bahwa perubahan status RUU ini diharapkan mempercepat pembahasan dan pengesahannya menjadi undang-undang.
Setelah disepakati menjadi usul DPR, RUU tersebut akan mengikuti jalur Prolegnas dan pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif—melalui tahapan harmonisasi, pembicaraan tingkat I, hingga eventual pembacaan di rapat paripurna DPR sesuai ketentuan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.RUU Hukum Acara Perdata yang sebelumnya masuk dalam daftar rancangan kini resmi diajukan sebagai inisiatif DPR, setelah mendapat dukungan dari pemerintah dalam rapat Komisi III DPR RI. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif dan eksekutif untuk mempercepat reformasi sistem hukum acara perdata di Indonesia.
